Ketika tahun ajaran baru para orang tua yang mempunyai putra putri memasuki jenjang sekolah lebih tinggi mempunyai kesibukan lebih. Hal ini sangatlah wajar, selain mencarikan sekolah yang tepat untuk anaknya, para orang tua tentu akan dipusingkan dengan anggaran untuk sekolah anak. Meski untuk tingkat SD dan SMP negeri Menteri Pendidikan Nasional memutuskan menggratiskan pendaftaran di pendidikan dasar baik SD dan SMP negeri, namun ternyata hal itu hanya manis di lidah. Beberapa berita di surat kabar dan televisi mencatat masih ada beberapa SD dan SMP negeri yang menarik biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran, bolehlag gratis tapi biaya sekolah tetaplah mencekik. Padahal ketika melihat anggaran dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dianggarkan negara untuk murid di tingkat SD dan SMP negeri per tahun, tampaknya hal itu sangat mungkin pendidikan SD dan SMP negeri bisa digratiskan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah menetapkan anggaran BOS untuk SD negeri di kota sebesar Rp 400 ribu per siswa per tahun dan untuk SD negeri di kabupaten sebesar Rp 397 ribu per siswa per tahun. Sedangkan untuk tingkat SMP negeri di kota sebesar Rp 575 ribu per siswa per tahun dan untuk SMP negeri di kabupaten sebesar Rp 570 ribu per siswa per tahun (Hadi Supeno, 2009. Korupsi di Daerah : 105). Kalau dana tersebut masih kurang pihak pemerintah kabupaten akan memberikan melalui beberapa program. Namun jika dana itu tak mengalir dengan jelas dana BOS patut untuk dipertanyakan arahnya.
Di Bojonegoro sendiri, pendidikan gratis juga hanya semacam sponsor dan mimpi semu, mengapa itu terjadi? Memang sudah banyak SPP bulanan di SD dan SMP negeri yang gratis, namun biaya lain – lain yang mencekik leher para orang tua atau wali murid. Biaya itulah yang tidak terduga dari mulai pengadaan seragam sekolah yang membayar, pungutan liar, buku dan LKS. Lebih memprihatinkan lagi ternyata dari sanalah praktek korupsi menjamur di dunia pendidikan Indonesia (baca buku Hadi Supeno, Korupsi di Daerah halaman 79 – 124). Masih ada pula satu kasus yang menyita perhatian penulis dimana penulis mendapat laporan dari seorang murid SMA negeri di Kecamatan Bojonegoro yang mendapat informasi dari gurunya, bahwa ada salah satu sekolah SMP negeri yang menarik dana untuk MOS (Masa Orientasi Siswa) sebesar Rp 100 ribu per anak. Bagi sekolah RSBI dan RMBI ada juga dana dari APBN sebesar Rp 500 juta per tahun untuk sekolah – sekolah yang masuk kategori RSBI dan RMBI, tapi lihatlah apa kenyataannya? RSBI dan RMBI hanya sekolah bagi kaum borjuis dan kapitalis di negara ini. Lalu siapa yang harus menanggung semuanya? Janji sekolah gratis yang dicanangkan bupati Bojonegoro dan negara Indonesia seakan jauh panggang dari api. Rakyat Indonesia kembali harus menjadi korban kapitalisasi pendidikan di negaranya sendiri. Rakyat Indonesia juga harus membayar biaya lain – lain yang tak jelas asal muara dan hilirnya, itupun diperparah dengan kualitas sekolah yang tidak seimbang. Hanya orang kaya yang bisa menikmati pendidikan dengan fasilitas yang layak.
Pada akhirnya janji pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bojonegoro memberikan pendidikan gratis patut dipertanyakan. Masihkah ada pendidikan gratis atau hanya sekedar mimpi semu bagi rakyat Indonesia? (Avi Litbang BSB 10)
0 komentar:
Posting Komentar