Sejarah Pemilu Orde Reformasi

Sebagai salah negara yang menganut sistem demokrasi Indonesia tentu juga mengenal adanya sistem pemilihan umum. Sebagai wujud salah satu konsep demokrasi menurut Dahl yaitu adanya pemilu yang bebas, adil yang berkesinambungan. Dalam sejarah pemilu di Indonesia sendiri momen pertama ketika pemilu terjadi pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009. Pemilu tahun 1999 hingga 2009 yang merupakan tonggak awal berjalannya reformasi dimana kebebasan berpolitik benar - benar dijamin. Tak seperti ketika pemilu tahun 1977 hingga pemilu tahun 1997 dimana peserta pemenang pemilu sudah mudah untuk ditebaknya.

a. Pemilu 1999

Pemilu sekaligus menandai runtuhnya rezim orde baru, pemilu yang digelar pertama setelah pemerintahan Suharto yang telah berkuasa selama 32 tahun runtuh. Pemilu ini dilangsungkan pada tahun 1999 (tepatnya pada tanggal 7 Juni 1999) di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie dan diikuti oleh 48 partai politik. Lima besar Pemilu 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional.

Walaupun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara terbanyak (dengan perolehan suara sekitar 35 persen), yang diangkat menjadi presiden bukanlah calon dari partai itu, yaitu Megawati Soekarnoputri, melainkan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yaitu Abdurrahman Wahid (Pada saat itu, Megawati hanya menjadi calon presiden). Hal ini dimungkinkan untuk terjadi karena Pemilu 1999 hanya bertujuan untuk memilih anggota MPR, DPR, dan DPRD, sementara pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan oleh anggota MPR.

Adapun dari 48 partai politik yang menjadi peserta pemilu itu adalah sebagai berikut

1.	Partai Indonesia Baru
2.	Partai Kristen Nasional Indonesia
3.	Partai Nasional Indonesia - Supeni
4.	Partai Aliansi Demokrat Indonesia
5.	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia
6.	Partai Ummat Islam
7.	Partai Kebangkitan Ummat
8.	Partai Masyumi Baru
9.	Partai Persatuan Pembangunan
10.	Partai Syarikat Islam Indonesia
11.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
12.	Partai Abul Yatama
13.	Partai Kebangsaan Merdeka
14.	Partai Demokrasi Kasih Bangsa
15.	Partai Amanat Nasional
16.	Partai Rakyat Demokratik
17.	Partai Syarikat Islam Indonesia 1905
18.	Partai Katolik Demokrat
19.	Partai Pilihan Rakyat
20.	Partai Rakyat Indonesia
21.	Partai Politik Islam Indonesia Masyumi
22.	Partai Bulan Bintang
23.	Partai Solidaritas Pekerja
24.	Partai Keadilan

25.	Partai Nahdlatul Ummat
26.	Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis
27.	Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
28.	Partai Republik
29.	Partai Islam Demokrat
30.	Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen
31.	Partai Musyawarah Rakyat Banyak
32.	Partai Demokrasi Indonesia
33.	Partai Golongan Karya
34.	Partai Persatuan
35.	Partai Kebangkitan Bangsa
36.	Partai Uni Demokrasi Indonesia
37.	Partai Buruh Nasional
38.	Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong
39.	Partai Daulat Rakyat
40.	Partai Cinta Damai
41.	Partai Keadilan dan Persatuan
42.	Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia
43.	Partai Nasional Bangsa Indonesia
44.	Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia
45.	Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia
46.	Partai Nasional Demokrat
47.	Partai Ummat Muslimin Indonesia
48.	Partai Pekerja Indonesia

Sama seperti halnya tahun 1971, 1977, 1982, 1992, dan 1997. Pemilu 1999 ini menggunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar tertutup. Pemilih akan memberikan suara hanya kepada partai, dan partai akan memberikan suaranya kepada calon dengan nomor urut teratas. Suara akan diberikan kepada urutan berikutnya bila calon dengan nomor urut teratas sudah kebagian suara cukup untuk kuota 1 kursi. Untuk pemilihan umum anggota DPR Daerah, pemilihannya adalah wilayah provinsi, sedangkan untuk DPRD I, daerah pemilihannya adalah satu provinsi yang bersangkutan, dan untuk DPRD II daerah pemilihannya wilayah dati II yang bersangkutan. Namun ada sedikit warna sistem distrik di dalamnya, karena setiap kabupaten diberi jatah 1 kursi anggota DPR untuk mewakili daerah tersebut. Pada pemilu 2004 ini setiap anggota DPR mewakili 400.000 penduduk (Budiarjo, Miriam, 2008 : 487)

Adapun hasil perhitungan akhir suara pemilu 2009 sebagai berikut

No.	Nama Partai	Suara DPR	Kursi Tanpa SA	Kursi Dengan SA
1.	PDIP	35.689.073	153	154
2.	Golkar	23.741.749	120	120
3.	PPP	11.329.905	58	59
4.	PKB	13.336.982	51	51
5.	PAN	7.528.956	34	35
6.	PBB	2.049.708	13	13
7.	Partai Keadilan	1.436.565	7	6
8.	PKP	1.065.686	4	6
9.	PNU	679.179	5	3
10.	PDKB	550.846	5	3
11.	PBI	364.291	1	3
12.	PDI	345.720	2	2
13.	PP	655.052	1	1
14.	PDR	427.854	1	1
15.	PSII	375.920	1	1
16.	PNI Front Marhaenis	365.176	1	1
17.	PNI Massa Marhaen	345.629	1	1
18.	IPKI	328.654	1	1
19.	PKU	300.064	1	1
20.	Masyumi	456.718	1	-
21.	PKD	216.675	1	-
22.	PNI Supeni	377.137	-	-
23	Krisna	369.719	-	-
24.	Partai KAMI	289.489	-	-
25.	PUI	269.309	-	-
26.	PAY	213.979	-	-
27.	Partai Republik	328.564	-	-
28.	Partai MKGR	204.204	-	-
29.	PIB	192.712	-	-
30.	Partai SUNI	180.167	-	-
31.	PCD	168.087	-	-
32.	PSII 1905	152.820	-	-
33.	Masyumi Baru	152.589	-	-
34.	PNBI	149.136	-	-
35.	PUDI	140.980	-	-
36.	PBN	140.980	-	-
37.	PKM	104.385	-	-
38.	PND	96.984	-	-
39.	PADI	85.838	-	-
40.	PRD	78.730	-	-
41.	PPI	63.934	-	-
42.	PID	62.901	-	-
43.	Murba	62.006	-	-
44.	SPSI	61.105	-	-
45.	PUMI	49.839	-	-
46	PSP	49.807	-	-
47.	PARI	54.790	-	-
48.	PILAR	40.517	-	-
Jumlah		105.786.661	462	462

Catatan:

1. Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17 persen dari suara yang sah.

2. Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah.

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder.

Tetapi cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpillih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terba-nyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, sebut saja si A, meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yang dipergunakan pada Pemilu 1971.

b. Pemilu 2004

Ada satu lembaga baru di dalam lembaga legislatif yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk pemilihan umum anggota DPD digunakan sistem distrik tetapi dengan wakil banyak (4 kursi untuk setiap provinsi). Daerah pemilihannya adalah wilayah provinsi. Pesertanya adalah individu. Karena setiap provinsi atau daerah pemilihan mempunyai jatah 4 kursi, dan suara dari kontestan yang kalah tidak bisa dipindahkan atau dialihkan (non transferable vote) maka sistem yang digunakan di sini dapat disebut sistem distrik dengan wakil banyak (block note).

Untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD digunakan sistem proporsional dengan stelsel daftar terbuka, sehingga pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang akan dipilihnya. Dalam hal ini pemilih memberikan suaranya kepada partai, calon yang berada pada urutan teratas mempunyai peluang besar untuk terpilih karena suara pemilih yang diberikan kepada partai menjadi hak calon yang berada di urutan teratas. Jadi ada kemiripan sistem yang digunakan dalam pemilihan umum anggota DPR dan DPRD pada pemilu 2004 dengan pemilu 1955 ada prioritas untuk memberikan suara partai kepada calon yang memperoleh suara lebih dari anggota setengah BPPD.

Pemilu 2004 sendiri merupakan pemilu pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif dan memilih presiden yang diselenggarakan secara langsung. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Pergantian kekuasaan berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi Indonesia yang belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara. Satu-satunya cacat pada pergantian kekuasaan ini adalah tidak hadirnya Megawati pada nupacara pelantikan Yudhoyono sebagai presiden.

Adapun peserta pemilu 2004 sendiri sebagai berikut

1.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat
3.	Partai Bulan Bintang
4.	Partai Merdeka
5.	Partai Persatuan Pembangunan
6.	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru
8.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
9.	Partai Demokrat
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia
12.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia

13.	Partai Amanat Nasional
14.	Partai Karya Peduli Bangsa
15.	Partai Kebangkitan Bangsa
16.	Partai Keadilan Sejahtera
17.	Partai Bintang Reformasi
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19.	Partai Damai Sejahtera
20.	Partai Golongan Karya
21.	Partai Patriot Pancasila
22.	Partai Sarikat Indonesia
23.	Partai Persatuan Daerah
24.	Partai Pelopor

c. Pemilu 2009

Pilpres 2009 diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.

Pemilu 2009 ini diikuti oleh 38 parpol nasional dan 6 partai politik lokal yang terdapat di Aceh. Adapun peserta pemilu 2009 ini sebagai berikut

1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

2. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)*

3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)

4. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)

5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

6. Partai Barisan Nasional (Barnas)

7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)*

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*

9. Partai Amanat Nasional (PAN)*

10. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)

11. Partai Kedaulatan