Pendidikan Gratis Hanya Mimpi Semu?

Ketika tahun ajaran baru para orang tua yang mempunyai putra putri memasuki jenjang sekolah lebih tinggi mempunyai kesibukan lebih. Hal ini sangatlah wajar, selain mencarikan sekolah yang tepat untuk anaknya, para orang tua tentu akan dipusingkan dengan anggaran untuk sekolah anak. Meski untuk tingkat SD dan SMP negeri Menteri Pendidikan Nasional memutuskan menggratiskan pendaftaran di pendidikan dasar baik SD dan SMP negeri, namun ternyata hal itu hanya manis di lidah. Beberapa berita di surat kabar dan televisi mencatat masih ada beberapa SD dan SMP negeri yang menarik biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran, bolehlag gratis tapi biaya sekolah tetaplah mencekik. Padahal ketika melihat anggaran dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang dianggarkan negara untuk murid di tingkat SD dan SMP negeri per tahun, tampaknya hal itu sangat mungkin pendidikan SD dan SMP negeri bisa digratiskan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah menetapkan anggaran BOS untuk SD negeri di kota sebesar Rp 400 ribu per siswa per tahun dan untuk SD negeri di kabupaten sebesar Rp 397 ribu per siswa per tahun. Sedangkan untuk tingkat SMP negeri di kota sebesar Rp 575 ribu per siswa per tahun dan untuk SMP negeri di kabupaten sebesar Rp 570 ribu per siswa per tahun (Hadi Supeno, 2009. Korupsi di Daerah : 105).  Kalau dana tersebut masih kurang pihak pemerintah kabupaten akan memberikan melalui beberapa program. Namun jika dana itu tak mengalir dengan jelas dana BOS patut untuk dipertanyakan arahnya.

Di Bojonegoro sendiri, pendidikan gratis juga hanya semacam sponsor dan mimpi semu, mengapa itu terjadi? Memang sudah banyak SPP bulanan di SD dan SMP negeri yang gratis, namun biaya lain – lain yang mencekik leher para orang tua atau wali murid. Biaya itulah yang tidak terduga dari mulai pengadaan seragam sekolah yang membayar, pungutan liar, buku dan LKS. Lebih memprihatinkan lagi ternyata dari sanalah praktek korupsi menjamur di dunia pendidikan Indonesia (baca buku Hadi Supeno, Korupsi di Daerah halaman 79 – 124). Masih ada pula satu kasus yang menyita perhatian penulis dimana penulis mendapat laporan dari seorang murid SMA negeri di Kecamatan Bojonegoro yang mendapat informasi dari gurunya, bahwa ada salah satu sekolah SMP negeri yang menarik dana untuk MOS (Masa Orientasi Siswa) sebesar Rp 100 ribu per anak. Bagi sekolah RSBI dan RMBI ada juga dana dari APBN sebesar Rp 500 juta per tahun untuk sekolah – sekolah yang masuk kategori RSBI dan RMBI, tapi lihatlah apa kenyataannya? RSBI dan RMBI hanya sekolah bagi kaum borjuis dan kapitalis di negara ini. Lalu siapa yang harus menanggung semuanya? Janji sekolah gratis yang dicanangkan bupati Bojonegoro dan negara Indonesia seakan jauh panggang dari api. Rakyat Indonesia kembali harus menjadi korban kapitalisasi pendidikan di negaranya sendiri. Rakyat Indonesia juga harus membayar biaya lain – lain yang tak jelas asal muara dan hilirnya, itupun diperparah dengan kualitas sekolah yang tidak seimbang. Hanya orang kaya yang bisa menikmati pendidikan dengan fasilitas yang layak.

Pada akhirnya janji pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bojonegoro memberikan pendidikan gratis patut dipertanyakan. Masihkah ada pendidikan gratis atau hanya sekedar mimpi semu bagi rakyat Indonesia? (Avi Litbang BSB 10)

AD ART BSB 2011 - 2012

ANGGARAN DASAR

BRAWIJAYA STUDENTS FROM BOJONEGORO

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Brawijaya Students from Bojonegoro, disingkat BSB

Pasal 2

Waktu dan Tempat kedudukan

BSB didirikan di Malang pada tanggal 17 Maret 2006 dan berkedudukan di Malang

BAB II

LANDASAN DAN AZAS

Pasal 3

Landasan

BSB berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

Pasal 4

Azas

BSB berazaskan kekeluargaan

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi

Terwujudnya kemahasiswaan sebagai pilar aktif yang berkesinambungan dalam upaya peningkatan mutu kehidupan sosial dan pendidikan di Bojonegoro.

Pasal 6

Misi

a.    Meningkatkan peran serta pemuda khusnya Mahasiswa yang merupakan kaum intelektual dalam upaya memaksimalkan pembangunan di Bojonegoro utamanya dibidang pendidikan dan sosial

b.    Menampung dan menyalurkan aspirasi serta kreatifitas positif Mahasiswa Bojonegoro

c.    Menjalin kerja sama dan jaringan ke dalam dan keluar bagi individu dan organisasi

BAB IV

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 7

Tujuan

Sebagai wadah berorganisasi bagi mahasiswa Universitas Brawijaya yang pernah mempunyai riwayat hidup di Bojonegoro

Pasal 8

Sifat

BSB bersifat independen

BAB V

STATUS, FUNGSI, DAN PERAN

Pasal 9

Status

BSB adalah organisasi mahasiswa daerah

Pasal 10

Fungsi

BSB berfungsi sebagai wadah untuk beroeganisasi dan pemersatu mahasiswa Universitas Brawijaya yang pernah mempunyai riwayat hidup di Bojonegoro

Pasal 11

Peran

BSB berperan sebagai organisasi yang berkontribusi dalam kemajuan Bojonegoro, khususnya di bidang pendidikan

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 12

a.    Mahasiswa yang terdaftar di Universitas Brawijaya yang mempunyai riwayat hidup di Bojonegoro bisa menjadi anggota BSB

b.    Anggota BSB terdiri dari:

1.    Anggota Aktif

2.    Anggota Pasif

c.    Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban

BAB VII

KEDAULATAN

Pasal 13

Kedaulatan berada di tangan anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi organisasi dipegang oleh Musyawarah besar

Pasal 15

Kepemimpinan

Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus BSB

Pasal 16

Dewan Penasehat dan konsultasi

Dewan Penasehat dan konsultasi terdiri dari alumni, dosen, dan/atau karyawan Universitas Brawijaya yang mempunyai riwayat hidup di Bojonegoro

Pasal 17

Penanggung Jawab Khusus

Dalam rangka mempermudah realisasi usaha mencapai tujuan BSB maka dibentuk Koordinator Fakultas

BAB IX

KEUANGAN DAN HARTA BENDA

Pasal 18

Keuangan dan Harta Benda

a.    Keuangan dan harta benda BSB dikelola dengan prinsip transparansi, bertanggung jawab, efektif, efisien, dan berkesinambungan

b.    Keuangan dan harta benda BSB diperoleh dari donasi anggota, alumni, dan/atau usaha-usaha lain yang halal dan tidak bertentangan dengan sifat independensi BSB

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 19

a.    Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan pada Musyawarah Besar

b.    Pembubaran organisasi hanya dapat ditetapkan di Musyawarah Besar Luar Biasa

c.    Harta benda BSB sesudah dibubarkan diatur dalam Musyawarah Besar Luar Biasa

BAB XI

PENJABARAN ANGGARAN DASAR,

DAN PENGESAHAN

Pasal 20

Penjabaran Anggaran Dasar BSB

Penjabaran Anggaran Dasar akan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 21

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dimuat dalam peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BSB yang diputuskan dalam Musyawarah Besar dan/atau Musyawarah Besar Luar Biasa

Pasal 22

Pengesahan

Pengesahan Anggaran Dasar BSB ditetapkan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2011, pukul 21;41 WIB, di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Blimbing, Malang-Jawa Timur

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BRAWIJAYA STUDENTS FROM BOJONEGORO

BAB I

KEANGGOTAAN

BAGIAN I

ANGGOTA

Pasal 1

Anggota Aktif

Anggota aktif adalah mahasiswa Universitas Brawijaya yang pernah mempunyai riwayat hidup di Bojonegoro dan belum menempuh semester 6

Pasal 2

Anggota Pasif

Anggota pasif adalah mahasiswa aktif Universitas Brawijaya yang pernah mempunyai riwayat hidup di Bojonegoro dan telah menempuh semester 6

BAGIAN II

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 3

Syarat-Syarat Keanggotaan

a.    Setiap mahasiswa yang ingin menjadi anggota BSB harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

b.    Setiap mahasiswa yang ingin menjadi anggota BSB harus memiliki rasa cinta terhadap NKRI pada umumnya dan Bojonegoro pada khususnya

c.    Setiap mahasiswa yang ingin menjadi anggota BSB harus pernah mempunyai riwayat hidup di Bojonegoro dan merupakan mahasiswa aktif di Universitas Brawijaya

d.    Setiap mahasiswa yang ingin menjadi anggota BSB harus mengikuti proses perekrutan yang telah ditentukan

e.    Aktif dan loyal terhadap organisasi BSB

BAGIAN III

MASA KEANGGOTAAN

Pasal 4

Masa Keanggotaan

a.    Masa keanggotaan anggota aktif adalah sejak terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Brawijaya hingga berakhirnya studi semester 6

b.    Masa keanggotaan pasif adalah sejak dinyatakan menempuh semester 7, sampai selesai masa studinya di Universitas Brawijaya

c.    Masa keanggotaan BSB berakhir apabila:

1.    Telah selesai masa studinya di Universitas Brawijaya

2.    Meninggal dunia

3.    Mengundurkan diri dari keanggotaan dengan disertai alasan yang tepat secara lisan dan tertulis

BAGIAN IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak Anggota

a.    Anggota aktif memiliki hak bicara, hak partisipasi, hak untuk memilih, dan hak untuk dipilih

b.    Anggota pasif memiliki hak berpartisipasi, mengajukan saran/usul dan pertanyaan kepada pengurus dan anggota secara lisan dan/atau tulisan

c.    Anggota berhak memberikan peringatan dan teguran kepada pengurus inti BSB yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan organisasi

Pasal 6

Kewajiban Anggota

a.    Setiap anggota wajib menjaga nama baik BSB

b.    Setiap anggota berkewajiban menjalankan visi dan misi BSB

c.    Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas perilaku dalam menjalankan aktivitas organisasi

d.    Setiap anggota wajib tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta berpartisipasi dalam kegiatan BSB yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

e.    Setiap anggota berkewajiban menghormati simbol-simbol BSB

BAGIAN V

SANKSI ANGGOTA

Pasal 7

Sanksi Anggota

a.    Sanksi adalah bentuk hukuman sebagai proses pembinaan yang diberikan organisasi kepada anggota yang melalaikan tugas, melanggar ketentuan organisasi, merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi, dan/atau melakukan tindakan kriminal dan tindakan melawan hukum lainnya

b.    Sanksi dapat berupa teguran, peringatan, atau bentuk lain yang ditentukan oleh pengurus dan diatur dalam ketentuan tersendiri.

c.    Anggota yang dikenakan sanksi dapat mengajukan pembelaan di forum yang ditunjuk untuk itu.

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 1 : SUSUNAN PEGURUS ORGANISASI

Ayat 1

Pengurus BSB adalah anggota aktif

Ayat 2

Pengurus inti BSB berjumlah minimal 6 orang, terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan 3 Koordinator Divisi

Ayat 3

Setiap divisi terdiri dari Sekretaris Devisi dan beberapa anggota devisi yang dipilih oleh Koordinator Devisi

Ayat 4

Ketua Umum,  Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Koordinator Divisi harus sudah menempuh masa studi di Universitas Brawijaya selama 3 semester

Ayat 5

Jika ada kegiatan yang diselenggarakan oleh BSB maka dapat dibuat susunan kepanitiaan di luar pengurus BSB yang kemudian disebut panitia kegiatan

Ayat 6

Pengurus inti BSB tidak boleh merangkap menjadi panitia kegiatan yang diselenggarakan oleh BSB

Pasal 2 : PERSYARATAN PENGURUS ORGANISASI

Ayat 1

Pengurus inti BSB dipilih oleh Ketua Umum

Ayat 2

Aktif dan loyal terhadap kepentingan BSB

Pasal 3 : HAK, KEWAJIABAN, TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Ayat 1

Pengurus BSB berkewajiban membuat Program Kerja Organisasi

Ayat 2

Pengurus BSB bertugas melaksanakan Program Kerja Organisasi

Ayat 3

Pengurus inti BSB dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi berhak membuat kepanitiaan kegiatan

Ayat 4

Pengurus inti BSB berkewajiban mengawasi pelaksanaan kerja kepanitiaan kegiatan

Ayat 5

Pengurus inti BSB berhak memberikan peringatan keras kepada anggota aktif yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan organisasi, dan mengabaikan peringatan dan teguran dari pengurus

Ayat 6

Pengurus inti BSB bertanggung jawab kepada Musyawarah Besar

Pasal 4 : MASA KEPENGURUSAN

Ayat 1

Masa jabatan pengurus BSB adalah 1 tahun, dan dapat dipilih kembali apabila belum menempuh masa studi selama 5 semester

Ayat 2

Ketua Umum BSB akan berakhir masa kepengurusannya apabila memenuhi salah satu unsur yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BAGIAN III Pasal 4 (c), dan dilimpahkan tugas dan wewenangnya kepada Sekretaris Umum

Ayat 3

 Pengurus BSB akan berakhir kepengurusannya apabila memenuhi salah satu unsur yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BAGIAN III Pasal 4 (c), yang selanjutnya diganti sementara dari anggota lain dari devisi yang sama yang ditunjuk oleh Ketua Umum

BAB III

DEWAN PEMBINA

Pasal 1

Dewan Pembina adalah dosen atau karyawan Universitas Brawijaya yang memiliki riwayat hidup di Bojonegoro yang dimohon oleh pengurus dan sanggup memberi dukungan pada organisasi

Pasal 2

Permohonan untuk menjadi Dewan Pembina dilakukan oleh pengurus melalui surat permohonan yang telah disepakati melalui rapat pengurus

Pasal 3

Pembina akan berakhir masa jabatannya selama 1 tahun dan dapat dimohon kembali untuk menjadi Pembina oleh pengurus

BAB IV

RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 1 : RAPAT MUSYAWARAH BESAR

Ayat 1

Pengambilan keputusan tertinggi di tangan Musyawarah Besar

Ayat 2

Musyawarah Besar dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Sidang dan diikuti minimal 2/3 dari anggota BSB

Ayat 3

 Musyawarah Besar bertugas untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum

Ayat 4

Musyawarah Besar berfungsi sebagai forum evaluasi kepengurusan sebelumnya

Ayat 5

Keputusan musyawarah Besar diambil secara musyawarah  mufakat, tetapi apabila diperlukan dapat dilakukan pemungutan suara

Ayat 6

Musyawarah Besar jika diperlukan dapat diadakan secara Luar Biasa dengan usulan dari anggota dan pengurus BSB

Pasal 2 : RAPAT MUSYAWARAH BESAR LUAR BIASA

Ayat 1

Musyawarah Besar Luar Biasa adalah musyawarah yang dilaksanakan karena keadaan darurat yang berkaitan dengan kestabilan dan keberlangsungan BSB

Ayat 2

Musyawarah Besar Luar Biasa dipimpin oleh Dewan Pimpinan Sidang dan diikuti minimal 2/3 dari anggota BSB

Ayat 3

Musyawarah Besar Luar biasa dapat memberhentikan pengurus BSB dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir

Pasal 3 : DEWAN PIMPINAN SIDANG

Ayat 1

Dewan Pimpinan Sidang terdiri dari anggota aktif diluar pengurus organisasi

Ayat 2

Dewan Pimpinan Sidang berjumlah 3 orang, yang terdiri dari Pimpinan Sidang I, Pimpinan Sidang II, dan Pimpinan Sidang III

Ayat 3

 Dewan Pimpinan Sidang dipilih atas rekomendasi dari Dewan Pimpinan Sidang sebelumnya menjelang dimulainya Musyawarah Besar

Ayat 4

Dewan Pimpinan Sidang bertugas menyelenggarakan dan memimpin Musyawarah Besar

Ayat 5

Dewan Pimpinan Sidang berakhir masa kerjanya sampai Musyawarah Besar berikutnya

BAB V

ATURAN PERALIHAN/PENUTUP

Pasal 1

Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam keputusan terpisah

Pasal 2

Apabila kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam Musyawarah Besar

Pasal 3

 Anggaran Rumah Tangga ini disusun dan dirumuskan oleh tim pengurus yang dipilih sebagai pengembangan pengurus yang dipilih pada pertemuan-pertemuan sebelumnya

Pasal 4

Anggaran Rumah Tangga BSB ditetapkan di Malang , pada tanggal 7 Juni 2011

Pasal 5

Anggaran Rumah Tangga BSB dikukuhkan pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2011, pukul 13;16 WIB, di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Blimbing, Malang-Jawa Timur